oleh

PMII Cabang Bulukumba Beri Sinyal Merah ke Penegak Hukum, “Tuntaskan Segera kasus dugaan Korupsi 26M””

BULUKUMBA, CARIBERITA.CO.ID – Kasus korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulukumba membuktikan lemahnya Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan sehingga muncul indikasi peluang berbagai pihak yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk meraup keuntungan demi kepentingan pribadi hingga akhirnya lupa bahwa tahun 2020 adalah masa Pandemi Virus Corona, yang dimana perlu Anggaran Besar dalam Penanganannya.

Lambannya penanganan pada proses penyelesaian kasus korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menjadi pertanyaan besar bagi pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bulukumba.

A. Chaidir Alif selaku Ketua Umum PC PMII Bulukumba menyatakan, “ini bukan untuk menjatuhkan marwah besar dari seorang pemimpin namun refleksi bersama bagaimana lemahnya solidaritas ditengah pandemi yang kita tak tahu kapan akan berakhir”, ungkapnya kepada Cari Berita saat di konfirmasi, Senin 22/06/2020.

Anggaran Bantuan Sosial (Bansos) yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan ini kok bisa dikorupsi dengan mudahnya, dimulai sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba ketuk palu untuk mengesahkan rencana kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 berjumlah kurang-lebih Rp. 26 M, dimana anggaran ini dibagikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurut porsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba layak untuk kebagian, lanjutnya.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kriteria menerima dana penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial untuk biaya bantuan logistik kepada masyarakat membutuhkan. Namun sayang sekali dalam perjalanan kelapangan (masyarakat) malah ketahuan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dan dimulailah cerita panjang perjalanan penyelesaian kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dan pertanyaan kemana arahnya Rp. 26 M yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Untuk mengungkap tersangka Kasus dugaan Korupsi ini adalah keterbukaan informasi yang harusnya dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah meliputi setiap elemen yang terkait didalamnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba juga seharusnya jangan tinggal diam dan bisanya melakukan indikasi rapat sembunyi sembunyi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kemana arahnya Rp. 26 M, serta Pihak Inspektorat sebagai Badan Audit daerah jangan terkesan menyembunyikan informasi dengan dalih rahasia Negara apalagi jika harus menunggu 60 hari baru hasil audit keluar.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Bupati Bulukumba menurut informasi yang kami dapat, itu mengetahui perubahan item yang menjadi dasar sebab korupsi tersebut namun Bapak Bupati tidak pernah angkat bicara mengenai persoalan kasus korupsi yang terjadi di lingkungannya, entah ini disebabkan oleh sibuknya Bapak Bupati Bulukumba sebagai Ketua Gugus COVID-19 jadi belum punya waktu untuk mengklarifikasi dan memberikan semangat kepada penegak hukum untuk secepatnya menangkap pelaku korupsi tersebut .

Tapi sikap berbeda ditunjukkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba yang sudah beberapa kali hanya diwakilkan saat penerimaan aspirasi dan berjanji akan berusaha membentuk Panitia Khusus (Pansus) khusus untuk pengawasan dana COVID-19.

Tentunya Beda lagi dengan pihak Inspektorat selaku Badan Audit, Pihak Inspektorat menyampaikan jika Data Perubahan senilai kurang-lebih Rp.1,9 M tidak bisa diberikan informasinya karena bukan kapasitasnya untuk membeberkan data tersebut. Tentu saja Pihak Inspektorat paham dengan aturan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut.

Pengurus Cabang PMII Kab. Bulukumba berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. “Kita tunggu saja, siapa nantinya yang akan masuk ke kursi pesakitan gara-gara dana 26M ini”, imbuh ketua cabang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait