oleh

Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Bosalia Diturunkan Jadi Saksi, GAM Anggap Ada Permainan

JENEPONTO, CARIBERITA.CO.ID – Kasus dugaan korupsi jembatan Bosalia yang dikerjakan oleh PT. Trikarya Utama Cendana di Kelurahan Sidenre, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto kembali menuai polemik.

Dimana penyerahkan BAP kasus proyek Jembatan hanya tiga tersangka oleh penyidik polres jeneponto kepada JPU Kejari Jeneponto.

Nurul Imam Rahman Kader GAM yang mengawal kasus tersebut sangat kecewa kepada penyidik polres jeneponto ketika hanya tiga orang tersangka yang di limpahkan ke kejari jeneponto.

“Dalam penetapan tersangka tepatnya pada 20 agustus 2019 ada lima orang yang ditetapkan tersangka, dua orangnya kok di turunkan jadi saksi ada apa yah,” kata Imam

Dalam proyek pembangunan Jembatan Bosalia tahap I 2016 oleh Dinas PU Jeneponto merugikan negara sebesar Rp644 juta, dan 5 orang tersangka masing-masing MT, AM, AS, RM dan AA. Mereka ditetapkan tersangka pada Rabu, 20 Agustus 2019 lalu.

Tentunya menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak serta merta di lakukan oleh penyidik, kita ketahui bersama bahwa Definisi tersangka menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Atas dasar ini sehingga 5 orang yang di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Jembatan Bosalia itu betul-betul harus di proses secara hukum. Sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku di bangsa ini,” Tambahnya.

Imam, berharap terkait proses penanganan kasus korupsi mega Proyek Jembatan Bosalia harus betul-betul profesional serta komitmen seluh aparat penegak hukum (APH) Kabupaten Jeneponto, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Juga kami berharap kepada Penegak Hukum terkhususnya Kabupaten Jeneponto untuk bagaimana tidak memanfaatkan musibah yang begitu dahsyat yang menipah beberapa Negara salah satunya Negara Republik Indonesia yaitu wabah virus Corona (Covid 19).

Jangan sampai hadirnya Covid 19 ini menajadi alasana dari pada penegak hukum untuk bagaimana pemperlambat penanganan berbagai kasus di kab. Jeneponto.

”Andaikan kami tidak menghargai surat edaran yang di layangkan Oleh Pemerintah juga sebagai antisipasi penyebaran covid 19 maka kami sudah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Sulsel dan Kajati Sulsel,” Tegas Imam.

“Insha Allah, setelah Negara ini sudah di nyatakan bebas dan bersih dari virus corona maka akan melanjutkan perjuangan kami demi kemajuan Jeneponto,” Pungkas Imam.

Arung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait