Opini : Miris, BPJS Naik di Saat Pandemi Tak Kunjung Reda

MAROS, CARI BERITA. CO. ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, bereaksi. Kritik kembali diberikan kepada pemerintah atas kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengibaratkan masyarakat yang mendapat kenaikan iuran BPJS di tengah wabah Corona sebagai orang yang sudah jatuh lalu tertimpa tangga dan kemudian terlindas mobil. Hal itu disampaikan Fadli Zon melalui postingan di akun Twitternya, @fadlizon, Kamis (14/5/2020).

“P @jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi dan setelah ada keputusan MA menurunkannya, benar2 absurd. Rakyat sdh jatuh tertimpa tangga lalu spt dilindas mobil. Selain bertentangan dg akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!” tulisnya. (TribunNews, 14/5/2020)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Beleid tersebut salah satunya menetapkan perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri.

Beleid tersebut ditandatangani Jokowi pada 5 Mei 2020 dan diundangkan pada 6 Mei 2020. Berdasarkan beleid tersebut, tarif iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri antara lain Kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan, Kelas II Rp100.000, Kelas III Rp25.500 dan menjadi Rp35.000 pada 2021. Tarif tersebut berlaku mulai Juli 2020.

Kenaikan iuran BPJS oleh pemerintah ini terus mendapat penentangan dari banyak kalangan. Karna dinilai sangat tidak tepat menambah beban masyarakat di tengah pandemi yang telah menewaskan banyak korban. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusan sepihak ini demi kepentingan rakyat sendiri.

Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto, menyebut kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan anomali atau ketidaknormalan. Ia menganggap kenaikan iuran BPJS di tengah bencana tidaklah tepat.

“Menurut saya kurang tepat, karena posisi kita sedang dalam masa pandemi Covid-19.

“Sangat anomali dengan kebijakannya sendiri yang merealokasi APBN dalam rangka membantu masyarakat miskin,” ujar Agus kepada Tribunnews, Rabu (13/5/2020).

Agus menuturkan, kebijakan menaikkan iuran BPJS adalah kebijakan yang tidak konsisten. “Di satu sisi merealokasi APBN untuk masyarakat miskin yang terkena dampak corona, di sisi lain dinaikkan iuran BPJSnya. Ini tidak konsisten antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain,” tutur Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS itu. (Tribunnews, 14/5/2020)

Kebijakan Harus Memikirkan Rakyat

Pemerintah sebagai pihak yang mengayomi rakyat harus betul-betul memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Terlebih di tengah wabah yang sudah menggoyangkan hampir semua sendi kehidupan masyarakat.

Kurang lebih 3 bulan berjalan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat banyaknya pekerja yang dirumahkan, perdagangan menjadi stagnan bahkan mati, tak terkecuali petani pun ikut merasakan imbas adanya wabah Covid-19 yang melanda negeri.

Perekonomian sulit, sumber nafkah terganggu sehingga masyarakat jadi tak berdaya. Sementara beban rakyat akan ditambah dengan dinaikkannya iuran biaya kesehatan melalui BPJS. Malang dan semakin sulitlah rakyat jika kebijakan ini akan jadi diberlakukan. Maka apa yang dikatakan Fadli Zon terang menggambarkan kondisi rakyat yang tertekan bertubi-tubi.

Memang benar pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang membantu masyarakat dengan adanya pembagian Bansos. Tapi melihat kenyataannya, Bansos tidak mampu meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat.

Bansos yang tidak merata didapatkan oleh masyarakat, ditambah ribetnya penyalurannya karna data yang kacau. Pemerintah daerah sampai harus mendapat protes dari masyarakat karna banyak dari mereka yang tidak mendapatkan Bansos sekalipun mereka sudah terdata.

Belum lagi Bansos yang diterima masyarakat tidaklah mampu mengcover kebutuhan sehari-hari sementara sumber nafkah sudah sulit. Sehingga pemerintah harusnya memikirkan bagaimana menguatkan kehidupan rakyat tanpa harus menambah beban.

Apa gunanya Bansos diberikan sementara disisi lain pemerintah malah membebani dengan menaikkan iuran kesehatan. Urusan perut rakyat sama pentingnya dengan kebutuhan rakyat akan kesehatan mereka. Apalagi sekarang Indonesia sedang berjuang menghadapi virus Corona yang mematikan. Bahkan penyebarannya masih belum mampu dikendalikan oleh pemerintah dan jajarannya.

Pemerintah Harus Meneladani Pemimpin Islam

Dalam sejarah kaum muslimin, peradabannya telah mengukir sosok pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Pemimpin Islam senantiasa membuat kebijakan yang diikat oleh pandangan Syariat yang datang dari sang pencipta.

Dalam Islam kebutuhan rakyat harus dipenuhi secara penuh sebagai bentuk pengurusan pemimpin atas amanah kepemimpinannya. Islam memandang manusia secara keseluruhan memiliki Hajatul Uduwiyah atau kebutuhan jasmani yang sama. Manusia memiliki kebutuhan mendasar berupa makan, minum, berpakaian, pendidikan, ekonomi hingga kebutuhan kesehatan.

Islam memiliki paradigma yang benar tentang kesehatan, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penguasa. Karena penguasa/pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya.

Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda, “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (Bukhari dan Muslim).

Pemimpin Islam tidak akan menyerahkan urusan kesehatan pada lembaga asuransi seperti BPJS-K. Lembaga asuransi bertujuan meraup untung, bukan melayani rakyat. Islam meletakkan dinding tebal antara kesehatan dengan kapitalisasi, sehingga kesehatan bisa diakses oleh semua orang tanpa ada kastanisasi secara ekonomi.

Dalam Islam pembiayaan kesehatan bersifat berkelanjutan. Kesehatan telah ditetapkan Allah SWT sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitulmal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Sekalipun baitulmal sedang kosong, pemerintah akan memungut pajak yang dibutuhkan saja, jika sampai keadaan akan menimbulkan mudarat maka negara diizinkan untuk berutang secara syar’i yakni utang kepada rakyat yang kaya.

Agar pemerintah bisa menangani urusan kesehatan tanpa membabani rakyat. Dengan demikian Islam tidak mengenal pembiayaan berbasis asuransi wajib karena merupakan konsep batil yang diharamkan Allah SWT.

Penulis : Relawan Opini (Samsinar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Topik Terkait