oleh

Soal Abrasi Galesong, HPMG Tuntut Transparansi Penerima CSR

TAKALAR, CARIBERITA.CO.ID – Terkait dokumen daftar penerima anggaran tersebut belum transparan secara keseluruhan.

UU no 14 Tahun 2008 tentang sistem keterbukaan informasih publik adalah hak setiap warga negara. Mengacuh pada tambang pasir laut galesong beberapa tahun lalu ada beberapa perusahaan sebagai pemenang tender.

Setelah tambang pasir laut Galesong selesai tentunya beberapa perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya untuk membayar pajak dan menganggarkan CSR kepada pemerintah sebagai bentuk pencegahan penrusakan lingkungan.

warga pesisir Galesong sudah merasakan dampak dari tambang pasir laut tersebut. Tetapi belum ada pencegahan jangka panjang dari pemerintah setempat selaku penerima pajak dan corporate social responsibility (CSR).

UU no 40 Tahun 2007 adalah dasar hukum selaku pihak penambang untuk mengeluarkan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan.

melihat beberapa keluhan warga pesisir yang terkena dampak abrasi beberapa lembaga dan individu mengeluarkan sumbangan untuk warga yang terkana dampak abrasi sebagai bentuk pencegahan.

Ari sebagai kader HPMG dan pemuda desa Tamasongo galut mempertanyakan alokasi pajak tambang pasir laut Galesong dan anggaran CSR.

“Bantuan berupa karung dan bahan lainnya bukan pencegahan jangka panjang. Harusnya pemerintah lebih proaktif dalam mengambil langkah pencegahan. Kami menganggap hal seperti ini sangat di sayangkan anggaran pajak perusahaan dan tanggung jawab sosial lingkungan sampai saat ini belum dapat di ketahui secara keseluruhan.Harusnya anggaran pajak dan anggaran CSR itu di buatkan pencegahan jangka panjang. Bukan beli mobil operasional dan bagi bagi sembako,” tegasnya.

(Taufan)

Komentar

Topik Terkait