Indeks berita terkini dan terbaru hari ini
Baca :  Google Mulai Lirik Bisnis Tablet Android

37+ Mockup Psd File Background

0

Cariberita.co.id – Kasus kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Dugaan kebocoran data ini menimpa situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kabar terjadinya kebocoran data pada BSSN adalah benar dan valid,” kata Pakar Keamanan Siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha saat dikonfirmasi Cariberita.co.id, Senin (31/1/2022).

Kebocoran diduga berasal dari situs jdih.bssn.go.id yang diunggah pada Minggu, 30 Januari kemarin oleh akun bernama “p0L1cy” di situs RaidForums.

Awalnya, informasi ini pertama kali diumumkan oleh akun Twitter DarkTracer. Ia mengunggah tweet peringatan terkait database JDIH BSSN yang dibocorkan ke deep web (RaidForums).

Baca Juga:
BSSN: Kebocoran Data Pasien Rumah Sakit Bukan dari Aplikasi PeduliLindungi

Pratama menjelaskan, hacker mengklaim bahwa data Ini merupakan database dan source code dari website jdih.bssn.go.id. Peretas juga memberikan screenshot beserta sorce code tersebut secara gratis dengan nama file “jdih-bssn-go-id.zip” berukuran 1.09 GB yang bisa diunduh oleh siapa pun.

“Jika dilihat pada file data yang dibagikan, informasi tersebut berisi source code website termasuk dokumen-dokumen peraturan pemerintah dan juga foto-foto dokumentasi kegiatan,” kata Pratama.

Dalam penjelasan di salah satu website pemerintah, JHID (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum.

Artinya, situs ini secara memang tidak memuat data pribadi. Saat ditanya alasan hacker membagikan data tersebut secara gratis, Pratama mengatakan bahwa kemungkinan isi data tersebut tidak memiliki nilai jual seperti data pribadi atau dokumen lainnya.

“Atau, ini bisa saja menjadi ajang peretas untuk menaikkan reputasinya,” sambung Pratama.

Baca :  BSSN: Ada 5.574 Kasus Peretasan di Indonesia Selama 2021

Baca Juga:
BSSN Benarkan Adanya Serangan Ransomware ke Bank Indonesia

Meski begitu, Pratama menyarankan agar BSSN segera melakukan digital dan audit keamanan informasi secara keseluruhan. Ia juga menyayangkan bahwa BSSN sebagai institusi seharusnya menjadi paling aman dalam keamanan sibernya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.